Jakarta, Hari Santri 2019. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H Robikin Emhas mengatakan, tindakan penenggelaman kapal pencuri ikan yang dilakukan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Susi Pudjiastusi harus dinilai sebagai upaya pemerintah untuk menjaga kedaulatan Indonesia di bidang kelautan dan perikanan.
Menurutnya, tindakan Menteri Susi tidak bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran hukum karena fungsi pemerintah di antaranya menjaga kedaulatan negara, salah satunya di bidang kelautan.
 |
| Sikap PBNU soal Kebijakan Penenggelaman Kapal oleh Menteri Susi (Sumber Gambar : Nu Online) |
Sikap PBNU soal Kebijakan Penenggelaman Kapal oleh Menteri Susi
"Dari data yang ada, pencurian kekayaan laut kita itu luar biasa tinggi," katanya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (10/1).Oleh karena itu, kata Robikin, jika tindakan pembakaran dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan peringatan dan efek jera terhadap pihak asing yang melakukan pencurian ikan di laut Indonesia, maka hal tersebut (penenggelaman kapal, red) bisa dimaklumi.
Namun demikian, katanya melanjutkan, jenis hukuman penenggelaman kapal pencuri ikan di laut Indonesia ini cocok hanya untuk situasi tertentu.
Hari Santri 2019
Ketika efek berupa rasa takut itu sudah dicapai, kemudian terjadi pengurangan pencurian ikan secara signifikan, maka lebih baik gunakan cara-cara lain yang lebih bagus."Saya kira bagus kalau ada gagasan dan kemudian kapal-kapal itu di proses saja dan kemudian kapal itu bisa disita dan kemudian dibagikan ke kelompok-kelompok nelayan," ujar alumnus Pesantren Miftahul Huda Gading, Malang ini.
Menurutnya, pemerintah tinggal menerapkan hukum berupa perampasan terhadap kapal yang melanggar melalui mekanisme yang tersedia. "Dan pada akhirnya kapal dibagikan kepada nelayan. Saya kira itu jauh lebih bermanfaat," jelasnya. (Husni Sahal/Fathoni)
Hari Santri 2019
Dari Nu Online: nu.or.idHari Santri 2019 Bahtsul Masail, Kajian Hari Santri 2019
